Satukalbar.Com Pontianak Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Pontianak melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak untuk menyampaikan hasil kajian akademis terkait penanganan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kota Pontianak.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak, Firayanta. Sementara dari pihak GMNI, audiensi diwakili oleh Sekretaris DPC GMNI Kota Pontianak, Rama Arta dan Pengurus
.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Pontianak tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan pasang Sungai Kapuas, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem drainase dan perencanaan tata kota yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi geografis Pontianak yang datar dan rendah.
Rama Arta menyampaikan bahwa berdasarkan kajian akademis yang disusun GMNI, genangan banjir kerap terjadi di titik-titik yang sama setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Setiap tahun dilakukan normalisasi dan penanganan darurat, namun banjir tetap berulang di lokasi yang sama. Ini menandakan perlunya perubahan pendekatan, dari penanganan musiman ke penanganan yang berbasis sistem dan berjangka panjang,” ujar Rama Arta dalam audiensi tersebut.
GMNI juga menyoroti dampak banjir yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga bantaran sungai dan kawasan padat penduduk. Banjir dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga menimbulkan beban sosial yang terus berulang setiap tahunnya.
Dalam audiensi itu, GMNI mendorong Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mulai mengintegrasikan penanganan banjir dengan perencanaan tata kota, termasuk memperbanyak ruang resapan air seperti taman, kolam retensi, serta ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi hidrologis. Selain itu, GMNI meminta agar titik-titik rawan banjir yang berulang dijadikan prioritas penanganan permanen.
GMNI menegaskan kehadirannya dalam audiensi tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah dan penyambung aspirasi masyarakat. GMNI juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan penanganan banjir agar lebih transparan dan benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan mahasiswa dalam upaya mewujudkan penanganan banjir yang lebih adil dan berkelanjutan di Kota Pontianak.**/
Ramsyah/red
