Satukalbar Com
Sanggau, Entikong Masyarakat di kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap sebuah pemberitaan media online yang dinilai tidak profesional dan bersifat provokatif. Insiden terjadi pada Kamis (2/4/2026 ) dan memicu reaksi keras dari warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas harian di wilayah perbatasan tersebut.
Sejak lama, masyarakat Entikong berharap kawasan perbatasan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, tetapi juga berkembang menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Karena itu, mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pengamanan keimigrasian dan kelancaran aktivitas ekonomi warga.
Dukungan Penuh kepada Imigrasi Entikong
Warga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kantor Imigrasi Entikong yang dinilai konsisten menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Kebijakan pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural serta penerapan zero tolerance terhadap pungutan liar dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga wibawa negara dan melindungi warga.
“Petugas Imigrasi sudah bekerja sesuai SOP. Pengawasan diperketat untuk keamanan kita bersama,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Situasi Terganggu oleh Pemberitaan Tidak Akurat
Harmonisasi hubungan antara warga dan aparat mendadak terganggu setelah munculnya pemberitaan dari seorang oknum wartawan yang diduga memutarbalikkan fakta. Narasi dalam berita tersebut dinilai tendensius dan mengarah pada provokasi yang dapat menciptakan benturan antara masyarakat pencari nafkah dan petugas Imigrasi.
Pemberitaan tersebut memicu kegaduhan di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Alih-alih terpancing untuk memusuhi petugas, masyarakat justru mendatangi gedung pengecekan paspor untuk menyampaikan dukungan moril kepada pihak Imigrasi.
“Masyarakat Entikong murka terhadap oknum wartawan dari media yang tidak profesional itu. Beritanya membuat gaduh dan mencoba mengganggu kinerja Imigrasi yang sudah benar,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Perbatasan adalah Garda Terdepan Negara
Warga menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus dipahami sebagai sistem keamanan negara yang sangat vital. Batas negara bukan sekadar garis administratif, tetapi benteng kedaulatan yang harus dijaga secara bersama-sama oleh masyarakat dan aparat.
Desakan Pertanggungjawaban Media
Hingga berita ini diterbitkan, warga mendesak agar oknum wartawan dan media online terkait bertanggung jawab atas kegaduhan yang mereka timbulkan. Masyarakat berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan media dapat menjalankan tugas jurnalistik secara jujur, profesional, dan berimbang.**/
Ramsyah/red
