Satukalbar.Com
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, akhirnya angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa kepergiannya ke Jakarta bukan untuk menghindari massa aksi, melainkan menghadiri rapat bersama Presiden RI.
Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Ria Norsan membantah anggapan bahwa dirinya sengaja menghindar atau bersembunyi ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi di Pontianak.
“Saya tidak lari. Saya ke Jakarta untuk rapat bersama Presiden,” demikian inti penegasan Gubernur Kalbar tersebut.
Ria Norsan menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Jakarta berkaitan dengan agenda rapat bersama Presiden yang melibatkan para kepala daerah. Ia menegaskan bahwa kepergiannya bukan bentuk pengabaian terhadap aspirasi mahasiswa yang menuntut keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla.
Terkait persoalan anggaran penanganan karhutla, Gubernur juga menegaskan pentingnya mekanisme pengelolaan keuangan yang jelas dan transparan. Penggunaan anggaran tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai langkah pemerintah dalam menghadapi bencana kabut asap.
Akui Pernah Menjadi Bagian dari Gerakan Mahasiswa
Ria Norsan turut mengingatkan bahwa dirinya memahami dinamika perjuangan mahasiswa. Ia menyebut dirinya lahir dari rahim pergerakan mahasiswa sehingga mengerti bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun komunikasi serta kerja sama yang konstruktif demi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat terkait, masyarakat, hingga kalangan mahasiswa.
Dialog Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Pernyataan Gubernur ini muncul setelah aksi mahasiswa di Pontianak pada 20–21 Oktober 2026 diwarnai kekecewaan karena massa aksi menginginkan Gubernur maupun perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hadir secara langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Mahasiswa sebelumnya menyoroti penanganan karhutla dan meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang berdampak pada kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat.
Meski Gubernur telah memberikan penjelasan mengenai keberadaannya di Jakarta, ruang dialog langsung dengan mahasiswa tetap menjadi hal penting untuk menjembatani perbedaan pandangan dan menjawab tuntutan yang disampaikan.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat penanganan karhutla, memastikan transparansi anggaran, serta membangun komunikasi terbuka dengan mahasiswa.**/
(Ramsyah)
