Satukalbar.Com
KUBU RAYA Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menyambut langsung kedatangan Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., beserta rombongan anggota DPR RI di Ruang VIP room Bandara Internasional Supadio, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Turut hadir dalam rombongan, Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Usai penyambutan di bandara, rombongan melanjutkan agenda menuju Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menggelar pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pemangku kepentingan.
Sekda Kalbar, dr. H. Harisson, menilai kunjungan kerja tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih memerlukan dukungan melalui dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujar Harisson.
Menurutnya, dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah, baik untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, maupun pelaksanaan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Harisson juga berharap hasil kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak pada kebutuhan daerah.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.**/rls.
(Ramsyah)
